Inovasi Transparasi Desa Secara Online

Transparansi desa adalah salah satu wujud akuntabilitas tatakelola pemerintah dengan rakyat.

Alokasi dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa wajib digunakan untuk empat urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 122 pasal ini memberlakukan implikasi hukum bagi aktor-aktor pengelolanya.

Semakin menguatnya posisi desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik, yaitu tata kelola pemerintahan desa harus berlangsung secara akuntabel. Oleh karena itu, tak heran jika kemudian aspek transparansi dan partisipasi menjadi dua kata kunci penting. Keduanya diatur dalam pasal 82 ayat 1-5.

Transparasi Desa Online

Transparasi desa dapat dilakukan secara online sehingga semakin banyak warga yang dapat dengan mudah memantau aliran dana pemerintah.

Ada banyak media yang dapat digunakan untuk transparasi desa secara online diantaranya sosial media dan website. Dengan inovasi tersebut transparasi desa dapat dilaksanakan dengan mudah dan menyenangkan.

Transparasi desa dengan akun sosial media resmi pemerintah desa

Sosial media dapat menjadi media yang paling tepat untuk melaksanakan transparasi desa. Dengan sosial media pemerintah desa dapat menjangkau lebih banyak warga sehingga kepercayaan warga semakin meningkat.

Berikut ini adalah contoh transparasi desa dengan sosial media yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang inovatif.

View this post on Instagram

Publikasi APBDes TA.2018 kepada Masyarakat Desa Wlahar Wetan Desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana setiap warga desa diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat sebagai pemengang kedaulatan, maka setiap kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan desa, harus dapat diketahui oleh warga desa. Salah satu kewajiban pemerintah desa, yaitu mempraktikkan keterbukaan informasi APBDes secara transparan dan pengelolaan keuangan desa yang baik, bersih dan akuntabel. Mengapa keterbukaan informasi APBDes dibutuhkan di desa? Setidaknya ada tiga jawaban singkat tentang keterbukaan informasi di desa: Pertama, karena sudah menjadi kewajiban bagi desa untuk menyampaikan kepada masyarakat, secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan pemerintah desa. Kedua, UU Desa juga mengatur tentang keterbukaan informasi di desa dalam beberapa pasal. Seperti dalam pasal 24, pasal 26, pasal 27, dan pada pasal 68. Ketiga, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan menteri. Apa manfaat dengan adanya keterbukaan informasi desa? Pertama, dengan adanya keterbukaan informasi, dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Kedua, masyarakat dapat dengan mudah mengawasi setiap kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan bersama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Ketiga, kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah desa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan terpercaya yang pada akhirnya akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan. Semoga bermanfaat. Sumber: https://risehtunong.blogspot.co.id/2017/07/tiga-manfaat-mempublikasi-apbdes-kepada.html?m=1 #infografik #APBDes2018 #Transparansi #keterbukaaninformasi #publikasi

A post shared by Wlahar Wetan (@wlaharwetan) on Mar 22, 2018 at 4:17am PDT

Dengan sosial media pemerintah juga dapat menampung aspirasi warga melalui komentar. 

Transparasi desa dengan website resmi pemerintah desa

Selain melalui sosial media, Pemerintah Desa juga dapat menggunakan website sebagai media transparasi publik. Berikut ini adalah contoh transparasi desa melalui website.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Keterlibatannya diharapkan dapat memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat berbasis pada data yang dibangun secara kolektif.

Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa.

Jika pelaksanaan tersebut berhasil diterapkan, maka kita masih punya harapan, bahwa pembangunan berdasarkan partisipasi demi mencapai cita-cita kesejahteraan bersama akan mampu diwujudkan. Keterbukaan pengelolaan Dana Desa akan menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan. Jadi, transparansi atau keterbukaan bukanlah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.