Tata Kelola Cerdas
Pelayanan yang datang ke warga, bukan warga yang mengantre.
Birokrasi yang cepat, terbuka, dan dekat dengan warga. Organisasi sosial yang bergerak dengan data.
Foto: perangkat desa melayani warga lansia dengan tablet di teras rumah
01 · Tata Kelola Cerdas
Kenyataan hari ini.
Data penduduk tersebar di buku dan berkas yang sulit dicocokkan.
Organisasi sosial bekerja keras, tetapi dampaknya sulit dibuktikan dengan data.
02 · Tata Kelola Cerdas
Masa depan yang sedang tumbuh.
Balai desa melayani seperti tetangga yang sigap: surat selesai dalam satu kunjungan, atau tanpa kunjungan sama sekali. Anggaran terbuka untuk dibaca warga, dan setiap keputusan lahir dari data yang sama. SmartGovt menghubungkan semua layanan itu.
03 · Tata Kelola Cerdas
Ruang-ruang yang mulai tersambung.
Surat Selesai Sebelum Kopi Dingin
Layanan administrasi dan surat-menyurat warga yang bisa diurus dari rumah
SmartGovt
Satu Data Warga
Data kependudukan diperbarui sekali, berlaku untuk semua layanan
SmartGovt
Anggaran yang Bisa Dibaca Warga
Perencanaan dan laporan keuangan desa yang terbuka setiap saat
Website Desa yang Hidup
Kabar, potensi, dan layanan desa dalam satu alamat digital
Organisasi yang Bergerak dengan Data
Pencatatan program dan penerima manfaat untuk yayasan dan komunitas
Daerah yang Melihat Utuh
Dasbor bagi pemerintah daerah untuk membaca keadaan seluruh desanya
Desa berhak, dan perlu, punya sistem informasi sendiri.
Sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur hal ini dengan jelas. Pasal 86 menyebut bahwa desa berhak mendapat akses informasi melalui sistem informasi desa, dan pemerintah serta pemerintah daerah wajib mengembangkannya. Sistem itu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia; isinya data desa, data pembangunan desa, dan kawasan perdesaan.
Aturan turunannya memberi bentuk pada pekerjaan sehari-hari. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa mewajibkan buku administrasi umum, penduduk, keuangan, dan pembangunan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan pemerintah desa sebagai badan publik yang wajib membuka informasi kepada warganya.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menuntut data warga dijaga: siapa boleh membuka apa, untuk keperluan apa. Keterbukaan anggaran dan kerahasiaan data pribadi harus berjalan bersama.
SmartGovt, ekosistem pemerintahan cerdas dari desa sampai kabupaten, disusun agar kewajiban-kewajiban itu menjadi pekerjaan harian yang ringan. Layanan dan surat tercatat dari pelayanan yang memang dilakukan, statistik muncul dari data yang sudah ada, dan informasi publik dapat dibuka bagi warga tanpa membuka data pribadi siapa pun. Dari situ desa juga lebih siap mengukur capaian SDGs Desa.
Setiap ruang, dari dekat.
Apa yang terjadi di balik setiap ruang Tata Kelola Cerdas, siapa yang memakainya, dan bagaimana ia berjalan dalam keseharian balai desa.
Surat Selesai Sebelum Kopi Dingin
Permohonan layanan warga masuk ke desa beserta dokumen pendukungnya, lalu operator memeriksa kelengkapan dan memproses suratnya dengan data dari basis data kependudukan. Surat pengantar, keterangan usaha, domisili, dan surat lain tercatat serta terarsip rapi, sehingga mudah dicari lagi kapan pun.
SmartGovt
Satu Data Warga
Data keluarga dan penduduk dikelola sesuai standar kependudukan: NIK, hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Kelahiran, kematian, dan perpindahan dicatat sekali, lalu layanan dan statistik desa membaca data yang sama.
SmartGovt
Anggaran yang Bisa Dibaca Warga
APBDes direkam rinci, dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer sampai belanja dan realisasinya, berdampingan dengan catatan pembangunan. Ringkasan yang bersifat publik dapat dibuka bagi warga sesuai pengaturan pemerintah, sehingga warga, BPD, dan pengawas membaca angka yang sama.
SmartGovt
Website Desa yang Hidup
Website resmi desa memuat profil, sejarah, lembaga, wilayah, kabar kegiatan, potensi, dan informasi pembangunan. Di ekosistem SmartSociety.id, website desa berdampingan dengan forum warga, pengumuman, dan layanan publik, jadi tidak berhenti diperbarui setelah diluncurkan. Alamatnya bisa memakai domain resmi .desa.id.
Website Desa
Organisasi yang Bergerak dengan Data
Yayasan, LSM, dan komunitas mencatat program, kegiatan, relawan, dan penerima manfaat di satu tempat. Laporan untuk donatur dan mitra disusun dari catatan lapangan yang sama, sehingga dampak bisa ditunjukkan dengan data, bukan hanya diceritakan.
Organisasi Berdaya
Daerah yang Melihat Utuh
Kecamatan dan kabupaten membaca keadaan seluruh desanya dari portal data dan dasbor keputusan: kependudukan, pembangunan, anggaran, dan pelaporan. Komunikasi antara perangkat daerah, kecamatan, dan desa berjalan di satu jalur, dari desa sampai kabupaten.
SmartGovt
SEHARI-HARI Yang menemani kerja perangkat desa.
- Portal dataPemantauan dan pelaporan desa dibaca dari satu tempat.
- Log auditSetiap akses dan aktivitas pengguna terekam dan bisa ditelusuri.
- Pusat bantuanPanduan dan jawaban atas kendala teknis di halaman Bantuan.
- Berbasis webDibuka lewat peramban di smartgovt.id, dari balai desa atau kecamatan.
Dari percakapan pertama sampai surat pertama tercetak.
Setiap desa berangkat dari keadaan yang berbeda. Ada yang datanya sudah rapi di lembar Excel, ada yang masih di buku induk, ada pula yang sedang beralih dari sistem lama. Urutannya kurang lebih seperti ini.
-
Ceritakan keadaan desa
Sampaikan nama desa, kecamatan, kabupaten, perkiraan jumlah penduduk, dan layanan yang paling mendesak. Konsultasi awal tidak dipungut biaya dan bisa lewat halaman kontak atau WhatsApp.
-
Petakan yang sudah berjalan
Bersama perangkat desa dilihat apa yang sudah ada: buku administrasi, data penduduk, website lama, dan siapa yang akan menjadi operator. Dari sini disusun urutan kerja yang masuk akal.
-
Aktifkan akun dan alamat
Akun SmartGovt disiapkan untuk desa, dan admin mengatur hak akses setiap perangkat sesuai tugasnya. Bila desa ingin alamat resmi, permohonan domain .desa.id diajukan dengan dokumen dari pemerintah desa.
-
Pindahkan data dan latih operator
Data penduduk lama dipindahkan secara bertahap lalu dicocokkan, sehingga tidak perlu diketik ulang. Operator dilatih memakai menu kependudukan, layanan surat, dan APBDes, jarak jauh atau langsung di desa.
-
Mulai melayani dan tinjau
Desa mulai melayani permohonan warga dan menyusun laporan dari SmartGovt. Kendala ditanyakan lewat dukungan teknis, lalu penggunaan ditinjau bersama setelah beberapa bulan berjalan.
Yang perlu disiapkan desa.
Operator yang ditunjuk
Satu atau dua perangkat desa, misalnya sekretaris desa atau kepala urusan, menjadi penanggung jawab harian. Tidak harus ahli komputer; yang penting tekun dan rutin memperbarui data.
Data penduduk yang ada
Buku induk, lembar Excel, atau salinan data dari kecamatan. Makin rapi data awalnya, makin cepat pemindahan. Data yang belum lengkap tetap bisa dimulai, lalu dilengkapi bertahap.
Perangkat dan koneksi
Komputer atau laptop, printer untuk surat, dan internet yang cukup stabil di balai desa. Bila sinyal masih menjadi kendala, ruang Mobilitas Cerdas membahas jalan keluarnya.
Mobilitas Cerdas
Dokumen domain .desa.id
SK pengangkatan kepala desa, SK perangkat yang ditunjuk, surat kuasa dari kepala desa, dan surat permohonan nama domain, ditambah KTP, nomor KK, kode pos, dan nomor ponsel perangkat tersebut.
Domain .desa.id
Rencana anggaran
Biaya layanan sebaiknya direncanakan sejak penyusunan RKP Desa dan APBDes, mengikuti aturan penggunaan anggaran di daerah masing-masing. Harga terbaru tercantum di Mitra.
Mitra
Kesepakatan akses data
Tentukan sejak awal siapa operator, siapa yang menyetujui surat, dan siapa yang hanya membaca laporan. Hak akses di SmartGovt diatur per tingkat pengguna, sehingga data pribadi warga tidak terbuka untuk semua orang.
Pertanyaan yang sering muncul.
Apa bedanya SmartGovt dengan website desa?
SmartGovt adalah ruang kerja pemerintahan untuk data penduduk, layanan surat, anggaran, dan pelaporan. Website resmi desa adalah wajah desa untuk publik dan berada di sisi warga, yaitu SmartSociety.id. Keduanya satu ekosistem: informasi publik tampil untuk warga, sementara data pribadi tetap di dalam sistem.
Apakah desa wajib memakai sistem informasi?
Pasal 86 UU Desa mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi desa, yang dikelola pemerintah desa dan dapat diakses masyarakat. Bentuk aplikasinya bisa berbeda di tiap daerah. Yang utama, administrasi tertib dan informasi publik terbuka.
Perangkat desa belum terbiasa dengan komputer. Bisakah?
Bisa. Kemampuan komputer dasar sudah cukup untuk memulai. Pelatihan operator bisa jarak jauh atau langsung di desa, dan kendala teknis bisa ditanyakan lewat dukungan teknis serta halaman Bantuan.
Data penduduk sudah ada di Excel. Harus diketik ulang?
Tidak perlu. Data yang sudah ada dipindahkan secara bertahap, lalu dicocokkan dan dirapikan bersama operator desa.
Siapa yang boleh membuka data warga?
Hanya pihak yang berwenang. Akses dibagi menurut tingkat pengguna, dan setiap akses serta aktivitas terekam dalam log audit. Pengelolaannya mengacu pada UU Pelindungan Data Pribadi.
Desa sudah memakai sistem informasi desa lama. Bagaimana?
Sejak September 2026, layanan desa diarahkan secara bertahap ke ekosistem SmartGovt. Migrasi dilakukan bertahap agar layanan yang berjalan tidak terganggu. Langkah dan jadwalnya bisa ditanyakan lewat halaman kontak.
Apakah SmartGovt menggantikan aplikasi wajib dari pemerintah?
Tidak. SmartGovt adalah alat bantu administratif, bukan pengganti sistem hukum atau regulasi pemerintahan. Aplikasi yang diwajibkan pemerintah pusat atau daerah tetap dijalankan sesuai aturannya, dan data untuk keperluan lain menjadi lebih mudah disiapkan.
Bisakah dipakai kecamatan atau kabupaten?
Bisa. SmartGovt mencakup lingkungan pemerintah kabupaten dan kota sampai desa dan kelurahan, dengan portal data, dasbor keputusan, dan komunikasi antara perangkat daerah, kecamatan, dan desa.
Apakah yayasan atau komunitas juga bisa ikut?
Bisa. Lembaga sosial dapat mencatat program dan penerima manfaatnya lewat program Organisasi Berdaya. Ceritakan kebutuhan lembaga Anda melalui halaman kontak.
Berapa biayanya?
Harga terbaru tercantum di Mitra dan dapat berubah sewaktu-waktu. Saat konsultasi, kebutuhan desa dipetakan lebih dulu agar layanan yang dipilih sesuai.
Pelajari lebih lanjut.
SmartGovt
Ekosistem pemerintahan cerdas dari desa sampai kabupaten, bagian dari SmartSociety.id.
Masuk SmartGovt
Halaman masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun.
Kebijakan Privasi SmartGovt
Data yang dikelola, penyimpanan, keamanan, dan hak pengguna.
Pendaftaran Website Desa
Alur dan dokumen untuk alamat resmi .desa.id.
Pusat Bantuan
Panduan dan jawaban atas kendala teknis.
Konsultasi Transformasi Digital
Peta jalan digital untuk pemerintah daerah dan lembaga.
Gerakan
Organisasi Berdaya dan Akademi Masyarakat 5.0 untuk perangkat desa.
04 · Tata Kelola Cerdas
Cerita nyata.
Foto: kepala desa di balai desa
“Warga tidak perlu lagi bolak-balik ke balai desa hanya untuk satu surat.”
Nama Kepala DesaDesa contoh, Kab. Banyumas
05 · Tata Kelola Cerdas
Terhubung dengan pilar lain.
Tata Kelola Cerdas