Syarat dan Ketentuan Layanan Smartgovt

Syarat dan Ketentuan Layanan

SmartGovt – Bagian dari Ekosistem SmartSociety.id

1. Pendahuluan

Selamat datang di SmartGovt, platform digital untuk mendukung transformasi smart government dan smart governance di lingkungan pemerintah kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
Layanan ini dikembangkan untuk membantu mempercepat digitalisasi pemerintahan, meningkatkan efisiensi birokrasi, mendorong keterbukaan data, serta mempermudah pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan menggunakan SmartGovt, Anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan layanan ini.

2. Definisi

  • Platform: SmartGovt dan seluruh sistem pendukungnya.
  • Pengguna: Pemerintah daerah (kabupaten/kota), pemerintah desa, perangkat desa, serta pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pemerintah.
  • Admin: Pengelola sistem utama yang ditunjuk oleh pemerintah atau pengembang.
  • Data Pemerintah: Data administrasi publik, data pelayanan, laporan keuangan, statistik desa, dan data lain yang berkaitan dengan pemerintahan.

3. Ruang Lingkup Layanan

SmartGovt menyediakan layanan digital berikut:

  • Sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi dari kabupaten hingga desa.
  • Portal data untuk monitoring dan pelaporan.
  • Alat bantu pelayanan publik digital.
  • Integrasi komunikasi antar OPD, kecamatan, dan desa.
  • Dashboard pengambilan keputusan berbasis data.

4. Hak dan Kewajiban Pengguna

Hak:

  • Mengakses layanan sesuai hak akses masing-masing.
  • Mendapat dukungan teknis sesuai ketentuan penggunaan.
  • Meminta perlindungan terhadap data yang dikelola.

Kewajiban:

  • Menjaga kerahasiaan akun dan data yang diakses.
  • Tidak menyalahgunakan platform untuk kepentingan pribadi atau politik.
  • Bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinputkan ke sistem.
  • Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait data pemerintahan dan pelayanan publik.

5. Penggunaan Data

SmartGovt tunduk pada prinsip:

  • Keterbukaan Data Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008.
  • Perlindungan Data Pribadi sesuai UU No. 27 Tahun 2022.
  • Data yang bersifat publik dapat diakses oleh masyarakat sesuai pengaturan pemerintah.
  • Data internal hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

6. Batasan Tanggung Jawab

  • SmartGovt tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kehilangan data akibat kelalaian pengguna.
  • SmartGovt tidak bertanggung jawab atas keputusan kebijakan yang dibuat berdasarkan data yang belum diverifikasi oleh pengguna.
  • Platform ini merupakan alat bantu administratif dan bukan pengganti sistem hukum atau regulasi pemerintahan.

7. Keamanan Sistem

  • Sistem menggunakan protokol keamanan digital modern untuk menjaga integritas dan privasi data.
  • Setiap akses dan aktivitas pengguna akan terekam sebagai bagian dari log audit internal.

8. Perubahan Layanan

Pengembang dan/atau otoritas pemerintah berhak mengubah, memperbarui, atau menghentikan layanan SmartGovt dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengguna disarankan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi.

9. Penyalahgunaan dan Sanksi

Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini dapat mengakibatkan:

  • Pembatasan akses sementara atau permanen,
  • Investigasi internal,
  • Sanksi administratif sesuai kebijakan instansi masing-masing,
  • Pelaporan kepada pihak berwenang jika ada unsur pelanggaran hukum.

10. Ketentuan Lain

  • Syarat dan ketentuan ini berlaku secara nasional dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kebijakan pemerintah daerah.
  • Dalam hal terjadi perbedaan tafsir, maka versi tertulis yang disahkan pemerintah setempat menjadi rujukan utama.