Cara Membuat SPJ dari Uang Kas di Bendahara Desa
Source blog.bonekagypsum.com
1. **Kumpulkan Bukti Pengeluaran**
Kumpulkan semua bukti pengeluaran yang sah, seperti kuitansi, faktur, dan nota pembelian. Pastikan bukti pengeluaran tersebut lengkap dan jelas, serta mencantumkan tanggal, jumlah uang yang dikeluarkan, dan tujuan pengeluaran.
2. **Buat Rincian Pengeluaran**
Buat rincian pengeluaran yang jelas dan terstruktur. Rincian pengeluaran tersebut harus mencakup tanggal pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah uang yang dikeluarkan, dan keterangan pengeluaran.
3. **Buat Kwitansi Penerimaan Uang**
Buat kwitansi penerimaan uang sebagai bukti bahwa uang telah diterima oleh bendahara desa. Kwitansi penerimaan uang tersebut harus ditandatangani oleh bendahara desa dan penerima uang.
4. **Buat Surat Perintah Membayar (SPM)**
Buat Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai perintah kepada bendahara desa untuk membayar pengeluaran yang telah dilakukan. SPM tersebut harus ditandatangani oleh kepala desa dan sekretaris desa.
5. **Bukukan Pengeluaran dalam Buku Kas Desa**
Bukukan pengeluaran yang telah dilakukan dalam buku kas desa. Buku kas desa tersebut harus memuat tanggal pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah uang yang dikeluarkan, dan keterangan pengeluaran.
6. **Buat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)**
Buat laporan pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang kas desa. SPJ tersebut harus memuat rincian pengeluaran, kwitansi penerimaan uang, SPM, dan buku kas desa.
7. **Serahkan SPJ kepada Kepala Desa**
Serahkan SPJ kepada kepala desa untuk diperiksa dan disetujui. Setelah disetujui oleh kepala desa, SPJ tersebut harus diserahkan kepada inspektorat daerah untuk diaudit.
Pengertian Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Saat mengelola dana desa, salah satu tugas penting yang harus dilakukan adalah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ merupakan dokumen yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima. Di dalamnya, tercantum rincian penggunaan dana, mulai dari jumlah dana yang diterima, hingga bukti-bukti pengeluaran. Dengan adanya SPJ, maka penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan.
Manfaat Membuat SPJ
SPJ memiliki banyak manfaat, di antaranya:
1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat.
2. Memudahkan dalam melakukan audit penggunaan dana desa.
3. Membantu dalam menyusun laporan keuangan desa.
4. Mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.
Setiap desa wajib membuat SPJ. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa SPJ harus dibuat paling lambat 1 bulan setelah dana desa diterima. Jika desa terlambat membuat SPJ, maka akan dikenakan sanksi.
Cara Membuat SPJ
Untuk membuat SPJ, desa harus mengikuti beberapa langkah berikut:
1. Kumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, seperti kuitansi, faktur, atau nota.
2. Catat semua bukti pengeluaran tersebut ke dalam buku kas desa.
3. Buat laporan penggunaan dana desa yang berisi rincian penggunaan dana, mulai dari jumlah dana yang diterima, hingga bukti-bukti pengeluaran.
4. Lengkapi SPJ dengan tanda tangan kepala desa, dan Bendahara Desa.
SPJ yang sudah selesai dibuat harus diserahkan kepada Camat. Camat kemudian akan meneruskan SPJ tersebut kepada Bupati. Bupati akan melakukan verifikasi terhadap SPJ tersebut. Jika SPJ dinyatakan lengkap dan benar, maka Bupati akan menandatanganinya. SPJ yang sudah ditandatangani Bupati tersebut kemudian akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
SPJ merupakan dokumen yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya SPJ, maka penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan. Ini akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa, dan memudahkan dalam melakukan audit penggunaan dana desa.
Cara Buat SPJ dari Uang Kas di Bendahara Desa
SPJ atau Surat Pertanggungjawaban merupakan dokumen penting yang perlu dibuat oleh bendahara desa untuk melaporkan penggunaan uang kas desa. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara buat SPJ dari uang kas di bendahara desa. Selain itu, kita juga akan membahas manfaat SPJ dan tips membuat SPJ yang baik dan benar.
Manfaat SPJ
SPJ bermanfaat bagi banyak pihak, di antaranya:
- Kepala desa dan perangkat desa untuk mengetahui penggunaan dana secara rinci.
- Bupati dan DPRD untuk mengawasi penggunaan dana desa.
- Masyarakat untuk mengetahui transparansi penggunaan dana desa.
- Pemerintah pusat untuk mengevaluasi penggunaan dana desa.
Bagian-Bagian SPJ
SPJ umumnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu:
- Kop surat desa
- Nomor dan tanggal SPJ
- Nama kegiatan
- Tanggal kegiatan
- Jumlah anggaran yang digunakan
- Rincian penggunaan anggaran
- Tanda tangan bendahara desa
- Tanda tangan kepala desa
Cara Buat SPJ Uang Kas di Bendahara Desa
Berikut ini adalah langkah-langkah cara buat SPJ dari uang kas di bendahara desa:
- Menyiapkan dokumen pendukung, seperti kwitansi, nota, dan surat perintah membayar (SPM).
- Mengelompokkan dokumen pendukung berdasarkan jenis pengeluaran.
- Menjumlahkan jumlah pengeluaran untuk setiap kelompok.
- Menuliskan rincian penggunaan anggaran sesuai dengan kelompok pengeluaran.
- Menandatangani SPJ oleh bendahara desa dan kepala desa.
- Menyerahkan SPJ kepada kepala desa untuk diteruskan ke pemerintah daerah.
Tips Membuat SPJ yang Baik dan Benar
Berikut ini adalah beberapa tips membuat SPJ yang baik dan benar:
- Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
- Pastikan bahwa rincian penggunaan anggaran lengkap dan akurat.
- Tuliskan tanggal kegiatan dan jumlah anggaran yang digunakan secara jelas.
- Gunakan dokumen pendukung yang asli dan lengkap.
- Pastikan bahwa SPJ ditandatangani oleh bendahara desa dan kepala desa.
Demikian cara buat SPJ dari uang kas di bendahara desa. Dengan membuat SPJ yang baik dan benar, maka bendahara desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.
Cara Membuat SPJ dari Uang Kas di Bendahara Desa
SPJ merupakan singkatan dari Surat Pertanggungjawaban, yakni sebuah dokumen yang dibuat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kas di bendahara desa. SPJ harus dibuat secara berkala, biasanya setiap bulan atau setiap triwulan. Untuk membuat SPJ, bendahara desa harus terlebih dahulu membuat rincian penggunaan uang kas, yang berisi informasi tentang tanggal, jumlah, dan keperluan penggunaan uang kas. Rincian penggunaan uang kas ini harus dibuat secara lengkap dan akurat.
Langkah-langkah Membuat SPJ dari Uang Kas di Bendahara Desa
SPJ dari uang kas di bendahara desa harus dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah membuat SPJ dari uang kas di bendahara desa meliputi:
- Menyiapkan rincian penggunaan uang kas, yang berisi informasi tentang tanggal, jumlah, dan keperluan penggunaan uang kas.
- Membuat kwitansi atau bukti pengeluaran untuk setiap transaksi yang dilakukan.
- Menulis surat pernyataan penggunaan uang kas yang telah ditandatangani oleh bendahara desa.
- Menyiapkan laporan keuangan desa, yang berisi informasi tentang pendapatan dan pengeluaran desa.
- Membuat nota dinas yang ditujukan kepada kepala desa, yang berisi permohonan untuk penyaluran dana.
- Menyampaikan seluruh dokumen tersebut kepada kepala desa untuk ditandatangani.
Setelah SPJ ditandatangani oleh kepala desa, maka SPJ tersebut harus diserahkan kepada instansi terkait, seperti inspektorat atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan daerah (BPKP). Instansi terkait akan melakukan pemeriksaan terhadap SPJ tersebut untuk memastikan bahwa penggunaan uang kas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat SPJ dari Uang Kas di Bendahara Desa
Dalam membuat SPJ dari uang kas di bendahara desa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
- SPJ harus dibuat secara berkala, biasanya setiap bulan atau setiap triwulan.
- SPJ harus dibuat secara lengkap dan akurat, serta harus sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- SPJ harus ditandatangani oleh bendahara desa dan kepala desa.
- SPJ harus diserahkan kepada instansi terkait, seperti inspektorat atau BPKP, untuk dilakukan pemeriksaan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka SPJ dari uang kas di bendahara desa dapat dibuat dengan baik dan benar. SPJ yang baik dan benar akan memudahkan instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan dan akan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan uang kas desa.
Langkah 1: Menyiapkan Dokumen Pendukung
Sebagai bendahara desa, Anda bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas penting Anda adalah membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas desa. SPJ ini merupakan dokumen yang berisi rincian penggunaan uang kas desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Untuk membuat SPJ yang baik dan benar, Anda perlu menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi keuangan yang telah Anda lakukan.
Dokumen pendukung yang perlu Anda siapkan antara lain:
- Kuitansi: Kuitansi adalah bukti pembayaran yang sah. Setiap kali Anda melakukan pengeluaran, pastikan Anda meminta kuitansi dari pihak yang Anda bayar. Kuitansi harus memuat informasi yang lengkap, seperti tanggal transaksi, nomor transaksi, nama penerima pembayaran, jumlah pembayaran, dan tanda tangan penerima pembayaran.
- Faktur: Faktur adalah dokumen yang berisi rincian barang atau jasa yang dibeli. Faktur harus memuat informasi yang lengkap, seperti tanggal transaksi, nomor transaksi, nama penjual, nama pembeli, jenis barang atau jasa yang dibeli, jumlah barang atau jasa yang dibeli, harga satuan barang atau jasa, dan jumlah total pembayaran. Setiap kali Anda membeli barang atau jasa, pastikan Anda meminta faktur dari pihak yang Anda beli.
- Bukti-bukti pengeluaran lainnya: Selain kuitansi dan faktur, Anda juga perlu menyiapkan bukti-bukti pengeluaran lainnya, seperti nota dinas, surat perintah membayar (SPM), dan bukti transfer. Bukti-bukti pengeluaran ini harus memuat informasi yang lengkap, seperti tanggal transaksi, nomor transaksi, nama penerima pembayaran, jumlah pembayaran, dan tanda tangan penerima pembayaran.
Setelah Anda menyiapkan semua dokumen pendukung yang diperlukan, Anda dapat mulai membuat SPJ. Pastikan SPJ yang Anda buat lengkap dan benar, karena SPJ ini akan menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk menilai kinerja Anda sebagai bendahara desa. Kiat ini akan membantu Anda membuat SPJ degan lebih mudah, cepat, dan akurat.
Langkah 2: Mencatat Penggunaan Dana
Langkah berikutnya adalah mencatat penggunaan dana secara rinci. Ini termasuk mencatat tanggal pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan keperluan pengeluaran. Catatan ini harus dilakukan secara akurat dan lengkap agar dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang baik.
Penggunaan dana harus dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan penggunaan dana dapat dilakukan dengan menggunakan buku kas desa. Buku kas desa adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang desa.
Buku kas desa harus diisi dengan lengkap dan akurat. Setiap transaksi harus dicatat dengan jelas, termasuk tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah transaksi, dan pihak yang terlibat dalam transaksi. Buku kas desa harus disimpan dengan baik agar tidak hilang atau rusak.
Berikut adalah beberapa tips untuk mencatat penggunaan dana secara rinci:
- Gunakan buku kas desa untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang desa.
- Isi buku kas desa dengan lengkap dan akurat.
- Setiap transaksi harus dicatat dengan jelas, termasuk tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah transaksi, dan pihak yang terlibat dalam transaksi.
- Buku kas desa harus disimpan dengan baik agar tidak hilang atau rusak.
Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat mencatat penggunaan dana secara rinci dan akurat. Ini akan membantu Anda untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.
Langkah 3: Bikin Laporan Pertanggungjawaban
Kasir, saatnya buat laporan pertanggungjawaban yang berisi rincian penggunaan dana buat aku. Mulai dari duit masuk sampe keluar semua-muanya harus lengkap dan terperinci. Laporan pertanggungjawaban ini penting banget, soalnya ini bukti nyata kerja kerasmu selama jadi kasir. Plus, laporan ini juga gunanya buat ngewaspadain biar nggak ada yang main-main sama duit desa kita.
Rincian penggunaan dana di laporan pertanggungjawabanmu harus jelas dan transparan. Catet setiap pemasukan dan pengeluaran, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan keperluan. Semua harus sesuai sama bukti-bukti yang ada. Misalnya, ada pemasukan dari hasil penjualan tiket masuk desa wisata, cantumin tanggal penjualan, jumlah tiket yang terjual, dan harga tiket. Buat pengeluaran, misalnya buat beli cat buat ngecat kantor desa, cantumin tanggal pembelian, jumlah cat yang dibeli, dan harga cat per kaleng.
Jangan lupa sertakan bukti-bukti yang mendukung laporan pertanggungjawabanmu. Ini bisa berupa foto, kuitansi, atau nota pembelian. Bukti-bukti ini penting banget buat ngejamin keabsahan laporanmu. Jadi, jangan sampe kamu lalai untuk ngumpulin bukti-bukti ini, ya! Supaya makin jelas, nih aku kasih contoh bukti-bukti yang bisa kamu sertakan:
- Foto kegiatan yang kamu laksanakan.
- Kuitansi atau nota pembelian barang atau jasa.
- Laporan dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang kamu laksanakan.
- Bukti transfer uang.
Setelah semua laporan pertanggungjawabanmu lengkap, jangan lupa buat serahin ke aku, bendahara desa. Aku akan periksa laporanmu dengan teliti untuk memastikan semuanya udah sesuai dan lengkap. Kalau ada yang kurang atau nggak sesuai, aku akan minta kamu buat revisi. Jadi, pastiin dari awal kamu bikin laporan pertanggungjawaban dengan sebaik-baiknya, supaya nggak perlu revisi-revisi lagi.
Laporan pertanggungjawabanmu ini penting banget buat aku sebagai bendahara desa. Soalnya, laporan ini jadi dasar buat aku buat bikin laporan keuangan desa. Jadi, aku mohon banget buat kamu buat laporan pertanggungjawaban yang jujur, akurat, dan lengkap. Ini demi kebaikan desa kita bersama.
Penyusunan SPJ dari Uang Kas Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2005
Pusmin sebagai bendahara desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan uang kas di desa. Proses ini menjadi bagian krusial dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadi salah satu syarat pencairan dana desa tahap berikutnya. Untuk memastikan SPJ disusun dengan baik dan akuntabel, Pusmin perlu memperhatikan beberapa langkah penting. Berikut adalah panduan lengkap penyusunan SPJ dari uang kas di bendahara desa:
Langkah 1: Menyiapkan Dokumen Pendukung
Langkah awal dalam menyusun SPJ adalah menyiapkan berbagai dokumen pendukung. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran dan penggunaan uang kas di desa. Beberapa dokumen penting yang perlu dikumpulkan antara lain:
- Bukti kas keluar, seperti kwitansi, nota, atau faktur.
- Laporan realisasi kegiatan.
- Daftar penerima bantuan sosial.
- Daftar belanja barang dan jasa.
- Rincian pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Langkah 2: Mengisi Formulir SPJ
Setelah menyiapkan dokumen pendukung, Pusmin dapat mulai mengisi formulir SPJ. Formulir ini biasanya disediakan oleh pemerintah daerah atau kecamatan. Isi formulir SPJ dengan lengkap dan akurat, sesuai dengan data dan informasi yang terkandung dalam dokumen pendukung. Beberapa informasi yang perlu dicantumkan dalam formulir SPJ antara lain:
- Nama desa.
- Tanggal pembuatan SPJ.
- Nomor SPJ.
- Jenis kegiatan.
- Jumlah anggaran yang digunakan.
- Rincian penggunaan anggaran.
Langkah 3: Menandatangani dan Mengesahkan SPJ
Setelah mengisi formulir SPJ, Pusmin perlu menandatangani dan mengesahkan SPJ tersebut. Tanda tangan Pusmin menunjukkan bahwa Pusmin bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang tercantum dalam SPJ. Selain itu, SPJ juga perlu disahkan oleh kepala desa. Pengesahan kepala desa menunjukkan bahwa kepala desa telah menyetujui penggunaan anggaran yang dilaporkan dalam SPJ.
Langkah 4: Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban
Langkah terakhir dalam penyusunan SPJ adalah menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang, yaitu kepala desa atau bendahara desa. Laporan pertanggungjawaban ini harus memuat informasi tentang penggunaan anggaran desa selama periode tertentu. Informasi yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban antara lain:
- Rincian penggunaan anggaran.
- Dokumentasi kegiatan.
- Laporan realisasi kegiatan.
- Evaluasi kegiatan.
Laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan baik dan akurat. Laporan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Langkah 5: Menyimpan Arsip SPJ
Masihkah kita ragu untuk menyimpan arsip SPJ? Arsip SPJ wajib hukumnya untuk disimpan dengan baik sebagai bukti penggunaan dana desa. Bayangkan jika terjadi pemeriksaan dari pihak yang berwenang dan kita tidak dapat menunjukkan arsip SPJ? Wah, bisa-bisa kita mendapat masalah. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh penyimpanan arsip SPJ. Pastikan arsip SPJ disimpan dengan baik dan rapi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyimpan arsip SPJ dengan baik. Pertama, siapkan tempat penyimpanan khusus untuk arsip SPJ. Tempat penyimpanan ini harus aman dan terhindar dari risiko kebakaran, banjir, dan hama. Kedua, gunakan map atau folder khusus untuk menyimpan arsip SPJ. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengorganisir dan mencari arsip SPJ yang dibutuhkan. Ketiga, beri label pada setiap map atau folder arsip SPJ agar mudah dikenali. Keempat, simpan arsip SPJ secara berurutan sesuai dengan tanggal atau nomor SPJ.
Selain itu, jangan lupa untuk membuat salinan arsip SPJ sebelum menyimpannya. Salinan arsip SPJ ini bisa disimpan di tempat yang berbeda dari arsip SPJ asli. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu dengan arsip SPJ asli, kita masih memiliki salinannya. Menyimpan arsip SPJ dengan baik adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengelola dana desa. Jadi, jangan pernah abai dengan penyimpanan arsip SPJ.
Dengan menyimpan arsip SPJ dengan baik, kita akan terhindar dari masalah di kemudian hari. Kita juga akan lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang. Jadi, jangan pernah ragu untuk menyimpan arsip SPJ dengan baik. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengelola dana desa.